I. Pendahuluan: Bencana yang Sudah Diumumkan Jauh Hari

Sejak Maret 2026, peneliti iklim Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengingatkan publik soal kemungkinan El Niño sangat kuat, yang media populer juluki “Godzilla El Niño”. BRIN memperkirakan kemarau 2026 lebih panjang dan lebih kering, sehingga lahan gambut yang sudah dikeringkan siap terbakar.

Pada 18 Agustus 2026, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melaporkan sekitar 202.000 hektare hutan dan lahan terbakar sepanjang Januari–Juli, melampaui periode yang sama pada 2019 dan 2023 [1]. Asap menyeberang ke Malaysia dan Singapura, memaksa sekolah tutup, dan mengganggu penerbangan [2]. Hingga 9 September, karhutla melukai 347 orang dan menewaskan 4 orang [3].

Karhutla 2026 lahir dari tiga kegagalan yang saling memperkuat. Pemerintah lambat mengubah peringatan ilmiah menjadi pencegahan di lapangan, memasuki tahun El Niño dengan anggaran BNPB terkecil dalam tujuh tahun, dan gagal menghentikan pembukaan lahan dengan api, termasuk di konsesi perusahaan. El Niño mengurangi hujan, sedangkan api berasal dari pembukaan lahan.

BMKG menolak istilah “Godzilla” karena bukan istilah ilmiah resmi. Lembaga itu hanya memakai kategori lemah, sedang, dan kuat [4]. Meski berbeda istilah, BRIN dan BMKG sepakat sejak awal tahun bahwa 2026 akan lebih kering dan risiko karhutla naik.

II. Sains yang Sudah Lama Diketahui: El Niño, Gambut Kering, dan Api

Literatur ilmiah internasional menjelaskan mekanisme karhutla Indonesia sejak lebih dari dua dekade lalu. Menurut literatur itu, El Niño memperluas kebakaran, sedangkan api berasal dari manusia yang membakar gambut kering.

Hubungan nonlinear dengan curah hujan, Field dkk. [5] di jurnal PNAS menganalisis kebakaran 2015. Mereka menemukan aktivitas api melonjak ketika curah hujan musim kemarau bertahan di bawah sekitar 4 mm per hari, karena pelaku terus memakai api untuk membuka gambut terdegradasi. Para penulis memperingatkan bahwa tanpa reformasi tata guna lahan dan peringatan dini berbasis prakiraan hujan, kebakaran hebat akan terulang pada setiap El Niño [5]. Mereka menerbitkan peringatan itu satu dekade sebelum 2026.

Gambut: bahan bakar di bawah tanah, Gambut menyimpan karbon lebih banyak daripada tanah mineral. Perusahaan perkebunan membangun kanal drainase, muka air turun, dan gambut mengering. Api yang masuk ke lapisan gambut bisa membara di bawah permukaan sampai hujan kembali. Page dkk. [6] di Nature memperkirakan kebakaran 1997 melepaskan 0,81–2,57 gigaton karbon, setara 13–40% emisi bahan bakar fosil global tahun itu.

Manusia menyalakan api, Cattau dkk. [7] di Global Environmental Change menelusuri sumber penyulutan api di lanskap gambut Kalimantan dan menemukan kaitan erat antara api dan aktivitas penggunaan lahan. Edwards dkk. [8] di World Development mengaitkan kebakaran dengan ekspansi perkebunan, akses lahan, dan kondisi gambut. Purnomo dkk. [9] di Forest Policy and Economics memetakan “ekonomi api”: jaringan aktor yang meraup untung dari pembukaan lahan dengan membakar, karena membakar lebih murah daripada membersihkan lahan dengan alat berat.

Pola musiman yang dapat diprediksi, Gaveau, Descals, dan Salim [10] di PLOS ONE memantau area terbakar bulanan di seluruh Indonesia dengan citra Sentinel-2. Mereka menemukan pola musiman yang konsisten dengan puncak pada September–Oktober, dan tahun-tahun terparah bertepatan dengan El Niño serta IOD positif [11]. BRIN memperingatkan kombinasi yang sama pada Maret 2026. Ambang 4 mm per hari dan jadwal puncak itu memberi pemerintah tenggat yang terukur untuk membasahi gambut dan menyiagakan patroli sebelum Agustus.

III. Kronologi: Peringatan Datang Lebih Cepat daripada Tindakan

Lembaga ilmiah memberi sinyal sejak kuartal pertama 2026, sedangkan pemerintah baru bergerak dalam skala besar setelah api meluas.

BMKG, BRIN, dan NOAA berbeda pendapat soal intensitas El Niño, dari lemah sampai sangat kuat. Ketiganya tetap sampai pada kesimpulan praktis yang sama: kemarau lebih kering dan risiko karhutla naik. Dengan prinsip kehati-hatian, pemerintah seharusnya bersiap untuk skenario terburuk.

Luas lahan terbakar sudah tinggi sebelum El Niño matang. Di depan Komisi IV DPR, Menteri Kehutanan mengakui luas Januari–Juli sudah sekitar 202.000 ha dan indeks Niño 3.4 sudah +2,19, di atas angka Juli–September 2015 [1]. Data itu baru mencakup Januari–Juli, sebelum puncak kemarau yang BMKG perkirakan jatuh pada Agustus [16].

Greenpeace Indonesia menilai pemerintah gagal mencegah kebakaran padahal ilmuwan sudah lama memperingatkan kekeringan akibat El Niño [2]. Dalam rapat terbatas 12 Oktober, Presiden Prabowo menyatakan akan meminta masukan para profesor untuk mengatasi asap [19], tujuh bulan setelah peneliti BRIN pertama kali mengingatkan.

IV. Anggaran Dipangkas Saat Risiko Naik

Pemerintah memasuki tahun El Niño dengan anggaran BNPB terkecil sejak setidaknya 2020. Alokasi BNPB turun dari Rp4,92 triliun pada 2024 menjadi Rp2,01 triliun pada 2025, lalu tinggal Rp491 miliar dalam APBN 2026. Dalam dua tahun, anggaran lembaga itu menyusut sekitar 90% [20].

Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, menilai kebijakan efisiensi ikut memengaruhi kemampuan BNPB mencegah karhutla, terutama di Kalimantan. Ia juga mencatat BNPB menaruh sebagian besar anggarannya pada pemulihan setelah bencana, sementara pencegahan mendapat porsi kecil [21].

Kementerian Kehutanan menghadapi hambatan serupa. Pada 26 Mei 2026, Kemenhut mengajukan tambahan Rp179,18 miliar untuk pencegahan dan penanganan karhutla, di atas anggaran karhutla yang tersedia sekitar Rp343,3 miliar. Hingga rapat dengan Komisi IV DPR pada 18 Agustus, saat kemarau sudah memuncak, Kementerian Keuangan belum memberi jawaban positif [14].

Pemerintah memperlakukan anggaran seperti memperlakukan peringatan iklim: dana pencegahan menyusut sepanjang semester pertama, lalu Kemenkeu menjanjikan uang setelah api meluas. Pada 8 September, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut dana siap pakai Rp900 miliar masih tersedia dan berjanji menambahnya jika BNPB meminta [20]. Dana darurat seperti itu membiayai water bombing dan modifikasi cuaca setelah api menyala. Patroli, pembasahan gambut, dan pemadaman dini membutuhkan uang berbulan-bulan sebelumnya.

Data yang tersedia belum cukup untuk menghitung berapa hektare tambahan yang terbakar akibat pemangkasan anggaran. Faktor lain juga berperan: asap tebal menghambat helikopter menjangkau titik api, dan medan sulit memperlambat tim darat [22]. Dengan memangkas anggaran, pemerintah melemahkan kemampuan yang Field dkk. [5] sebut paling menentukan: bertindak sebelum curah hujan turun di bawah ambang kering.

V. Api di Dalam Konsesi: Jejak Korporasi

Pemerintah dan lembaga pemantau independen menemukan sebagian besar titik api 2026 di dalam atau di sekitar konsesi perusahaan. Peneliti sudah mencatat pola yang sama sejak 2015.

Temuan pemerintah, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengawasi dan menyegel 57 perusahaan di Sumatra dan Kalimantan yang konsesinya terbakar seluas 34.636 ha. Ke-57 perusahaan itu tersebar di delapan provinsi, terbanyak di Kalimantan Barat (19) dan Sumatra Selatan (12), dan 17 di antaranya punya riwayat kebakaran berulang [23].

Temuan masyarakat sipil, Pemantau independen menemukan pola serupa:

• Analisis spasial WALHI periode 1 Januari–27 Juli 2026 menemukan 25.524 dari 34.262 titik panas di Kalimantan (74%) berada di konsesi: 10.739 di HGU sawit, 7.880 di konsesi tambang, dan 6.905 di area PBPH [24].

• Pantau Gambut mencatat 6.192 titik panas di konsesi sawit dan 1.334 di konsesi kayu hingga April 2026, dan menilai izin legal tidak menjamin pengelolaan lahan yang aman dari api [11].

• Greenpeace dan Pantau Gambut mengidentifikasi 5.540 titik sumber asap pada 8 Agustus–20 September 2026, 859 titik berada di 115 konsesi PBPH dan 774 titik di 210 konsesi sawit [25].

• Di Papua Selatan, data SiPongi mencatat indikasi luas terbakar 25.838,53 ha. Analisis WALHI menemukan 399 dari 1.292 titik api pada 1–9 Juli 2026 berada di konsesi dan proyek pangan nasional, termasuk 245 titik di kawasan food estate PSN [26].

Konfirmasi dari jurnal ilmiah, Marlier dkk. [27] di Environmental Research Letters menghitung sumbangan kebakaran di konsesi sawit, kayu, dan HPH terhadap polusi udara regional. Mereka menunjukkan bahwa pengendalian api di dalam konsesi ikut menentukan kualitas udara Singapura.

Titik panas di dalam konsesi belum membuktikan perusahaan sengaja membakar. Api bisa merambat dari luar, dan pemerintah Malaysia menyatakan sebagian besar api berada di luar konsesi milik perusahaan Malaysia [28]. Pembentuk undang-undang menutup celah itu dengan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability): pemegang izin menanggung kebakaran di arealnya tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Tujuh belas perusahaan yang konsesinya terbakar berulang kali menunjukkan KLH dan aparat penegak hukum belum menjatuhkan sanksi yang membuat jera.

Koordinator kampanye WALHI, Uli Arta Siagian, mengingatkan agar penetapan bencana nasional tidak membuat publik melihat karhutla sebagai bencana alam yang membebaskan perusahaan dari tanggung jawab [2]. Pemerintah bisa menetapkan status darurat dan menuntut korporasi pada saat yang sama.

VI. Harga yang Dibayar Publik

Warga yang menghirup asap dan anggaran negara menanggung sebagian besar biaya karhutla. Peneliti internasional sudah menghitung besarnya.

Kesehatan, Koplitz dkk. [29] di Environmental Research Letters memperkirakan kabut asap September–Oktober 2015 menyebabkan sekitar 100.300 kematian dini di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Untuk paparan jangka panjang, Hein dkk. [30] di Environmental Health menghitung polusi PM2.5 dari kebakaran gambut menyebabkan rata-rata 33.100 kematian dini orang dewasa dan 2.900 bayi per tahun. Mereka juga mencatat 635.000 kasus asma berat pada anak dan 8,9 juta hari kerja hilang [30].

Pada 2026, sejak Juli, BMKG merekomendasikan pemantauan PM2.5 dan kasus ISPA [16]. Warga Kalimantan Barat menghirup asap pekat hampir dua bulan sebelum menggugat pemerintah [17]. Singapura menghidupkan kembali skema subsidi kesehatan untuk warganya [2].

Ekonomi, Kiely dkk. [31] di Nature Communications menghitung kerugian ekonomi kebakaran 2015 sebesar US$28 miliar, dan enam kebakaran terbesar 2004–2015 menelan total US$93,9 miliar. Menurut mereka, restorasi gambut yang tuntas bisa memangkas emisi CO₂ kebakaran 2015 sebesar 18% dan emisi PM2.5 sebesar 24%, serta mencegah 12.000 kematian dini [31]. Studi yang sama memperkirakan biaya restorasi 2,49 juta ha gambut yang pemerintah targetkan sebesar US$3,2–7 miliar, paling banyak seperempat kerugian satu musim kebakaran 2015.

Hingga 12 Oktober 2026, BNPB mencatat luas kebakaran kumulatif di enam provinsi prioritas mencapai 129.899,59 ha, dengan Kalimantan Barat terluas, 51.124,71 ha [32]. Angka nasional 202.000 ha dari Menteri Kehutanan hanya mencakup Januari–Juli, tetapi meliputi semua provinsi, termasuk Papua Selatan, NTT, dan NTB.

VII. Mitigasi: Sebelum, Saat, dan Sesudah Api

Pemerintah, perusahaan, dan warga paling banyak menekan kerugian sebelum kemarau dimulai. Begitu api masuk ke lapisan gambut, api itu terus membara di bawah permukaan sampai hujan kembali.

1. Sebelum kemarau: basahi gambut dan pantau kekeringan. Peneliti University of Leeds menemukan restorasi gambut menekan titik panas hingga 22% di area yang berhasil dibasahi selama El Niño 2019. Mereka juga mencatat sumur bor lebih efektif daripada sekat kanal, 70% sekat kanal yang dibangun pada 2015–2024 sudah rusak, dan muka air di lokasi studi masih di bawah ambang aman 40 cm [33]. Castro dkk. [34] di iScience menghitung sekat kanal dengan area basah yang saling tumpang-tindih paling efektif mencegah kebakaran di Kalimantan Barat dan Tengah. Di lokasi terbaik, imbal hasil ekonominya melampaui 100% dalam 10 tahun. Karena itu, pemerintah dan pemegang izin perlu memperbaiki sekat kanal yang rusak setiap tahun dan mengukur muka air secara berkala.

Pemda juga bisa memakai SPARTAN, sistem peringatan dini BMKG berbasis Fire Danger Rating System. SPARTAN memetakan bahaya kebakaran dari angin, kelembapan, hujan, dan suhu, termasuk indeks kekeringan lapisan gambut dalam (Drought Code), sebelum titik panas muncul [35]. Dengan indeks ini, bupati bisa menetapkan siaga dan mengerahkan patroli berdasarkan prakiraan, sejalan dengan rekomendasi Field dkk. [5].

2. Sebelum kemarau: hilangkan alasan ekonomi membakar. Purnomo dkk. [9] menunjukkan pelaku membakar karena cara itu paling murah. Larangan tidak mengubah hitungan petani kecil. Pemda perlu menyediakan alat pembukaan lahan tanpa bakar, bantuan biaya, dan pembeli hasil panen dari lahan yang tidak dibakar. Presiden Prabowo menyebut mitigasi di tingkat desa sebagai langkah utama, dan mengakui Kemenhut hanya punya sekitar 20.000 polisi hutan [19]. Kelompok Masyarakat Peduli Api di desa rawan bisa menutup kekurangan itu jika pemerintah membiayai pelatihan, peralatan, dan honor patroli mereka.

3. Saat api muncul: padamkan dalam jam pertama. Kemenhut menegaskan satu titik panas di citra satelit harus dicek langsung di lapangan [3]. Tim darat yang tiba sebelum api turun ke gambut bisa memadamkannya dengan pompa dan air dari sumur bor. Setelah api meluas, pemadam bergantung pada water bombing dan modifikasi cuaca, dan asap tebal sudah menghambat helikopter menjangkau titik api pada Oktober 2026 [22].

4. Saat asap datang: lindungi kelompok rentan. Di Kalimantan Barat, Kemenkes mencatat 165.747 kasus ISPA sepanjang 1 Januari hingga awal Agustus 2026. Kemenkes membagikan 262.000 masker medis dan N95, menyiagakan “Rumah Oksigen” berupa ruang kedap asap dengan penyaring udara, dan meminta fasilitas kesehatan memprioritaskan anak, lansia, ibu hamil, dan penderita komorbid [36]. Steinle dkk. [37] menguji masker pada partikel abu vulkanik dan menemukan masker setara N95 hanya membocorkan rata-rata 9% partikel, sedangkan masker bedah dan masker lipat biasa membocorkan 22–35%. Warga di zona asap sebaiknya memakai respirator N95, menutup ventilasi rumah, memakai penyaring udara bila ada, dan memantau PM2.5 sebelum keluar rumah.

5. Sesudah api: tagih pemulihan dari pemegang izin. Pantau Gambut meminta pemerintah memastikan pemegang konsesi memulihkan area yang terbakar, baik di dalam maupun di luar batas konsesinya, agar negara tidak menanggung biayanya [11]. Kiely dkk. [31] menyarankan restorasi diprioritaskan pada gambut yang paling banyak menghasilkan PM2.5, karena di sanalah restorasi paling banyak menyelamatkan nyawa.

VIII. Rekomendasi Kebijakan

Agar mitigasi di lapangan berjalan, pemerintah perlu mengubah empat kebijakan.

1. Jadikan prakiraan iklim pemicu wajib anggaran dan siaga. Field dkk. [5] merekomendasikan pemicu peringatan dini yang terikat pada prakiraan curah hujan. Begitu BMKG atau BRIN memprakirakan El Niño moderat atau lebih kuat, pemerintah harus menetapkan status siaga dan mencairkan dana patroli, pembasahan gambut, dan pemadaman dini untuk BNPB, Kemenhut, dan BPBD paling lambat April.

2. Rencanakan untuk skenario terburuk. Saat lembaga ilmiah berbeda pendapat soal intensitas, pemerintah sebaiknya memakai prinsip kehati-hatian. Anggaran BNPB Rp491 miliar, sekitar sepersepuluh anggaran 2024, tidak sebanding dengan kerugian US$28 miliar pada 2015 yang dihitung Kiely dkk. [31].

3. Tegakkan strict liability dan buka datanya. Perusahaan dengan kebakaran berulang harus menghadapi gugatan perdata pemulihan, pencabutan izin, dan proses pidana. Penyegelan sementara belum cukup. KLH perlu membuka nama perusahaan dan peta konsesi agar publik bisa ikut mengawasi.

4. Lindungi gambut dari pembukaan baru, termasuk untuk proyek negara. Kebakaran di Papua Selatan mengulang pola Sumatra dan Kalimantan di wilayah baru. Proyek strategis nasional harus memenuhi standar pencegahan karhutla yang sama dengan perusahaan swasta, dan auditor independen perlu memeriksa hasil restorasi gambut yang sudah berjalan.

IX. Penutup

BRIN memperingatkan sejak Maret, BMKG mengonfirmasi El Niño menguat pada Juli, dan literatur ilmiah sudah satu dekade menghubungkan El Niño, gambut kering, dan pembakaran lahan dengan bencana asap. Dengan informasi itu di tangan, pemerintah memangkas anggaran BNPB sekitar 90% dalam dua tahun. Sepanjang 2026, ratusan ribu hektare terbakar, KLH menyegel 57 perusahaan, dan warga Kalimantan Barat menggugat Presiden di Pengadilan Negeri Pontianak.

BRIN memperkirakan peluang El Niño sangat kuat naik mendekati 40% pada akhir 2027 sampai pertengahan 2028 [15]. Pemerintah dan perusahaan punya sekitar satu musim kemarau untuk membasahi gambut, memulihkan anggaran pencegahan, menegakkan sanksi, dan memasang pemicu peringatan dini sebelum siklus berikutnya.

Daftar Referensi

[1] “Karhutla 2026 capai 202 ribu hektare, Menhut soroti El Niño datang lebih cepat,” kumparanNEWS, Aug. 18, 2026. Accessed: Oct. 16, 2026. [Online]. Available: https://kumparan.com/kumparannews/karhutla-2026-capai-202-ribu-hektare-menhut-soroti-el-nino-datang-lebih-cepat-280ns0Cljtn

[2] “Regional fallout grows as Indonesia rejects national disaster status over transboundary haze,” Asia News Network/The Jakarta Post, Oct. 2026. Accessed: Oct. 16, 2026. [Online]. Available: https://asianews.network/regional-fallout-grows-as-indonesia-rejects-national-disaster-status-over-transboundary-haze/

[3] A. Ridwan, “Update hotspot di 6 provinsi prioritas penanganan karhutla (21 September 2026),” Databoks Katadata, Sep. 23, 2026. Accessed: Oct. 16, 2026. [Online]. Available: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2026/09/23/update-hotspot-di-6-provinsi-prioritas-penanganan-karhutla-21-september-2026

[4] “BMKG clarifies misuse of ‘Godzilla’ term for El Niño,” RRI, Jun. 21, 2026. Accessed: Oct. 16, 2026. [Online]. Available: https://rri.co.id/voice-of-indonesia/environment/2508746/bmkg-clarifies-misuse-of-godzilla-term-for-el-nino

[5] R. D. Field et al., “Indonesian fire activity and smoke pollution in 2015 show persistent nonlinear sensitivity to El Niño-induced drought,” Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., vol. 113, no. 33, pp. 9204–9209, 2016, doi: 10.1073/pnas.1524888113.

[6] S. E. Page, F. Siegert, J. O. Rieley, H.-D. V. Boehm, A. Jaya, and S. Limin, “The amount of carbon released from peat and forest fires in Indonesia during 1997,” Nature, vol. 420, pp. 61–65, 2002, doi: 10.1038/nature01131.

[7] M. E. Cattau, M. E. Harrison, I. Shinyo, S. Tungau, M. Uriarte, and R. DeFries, “Sources of anthropogenic fire ignitions on the peat-swamp landscape in Kalimantan, Indonesia,” Global Environ. Change, vol. 39, pp. 205–219, 2016, doi: 10.1016/j.gloenvcha.2016.05.005.

[8] R. B. Edwards, R. L. Naylor, M. M. Higgins, and W. P. Falcon, “Causes of Indonesia’s forest fires,” World Dev., vol. 127, Art. no. 104717, 2020, doi: 10.1016/j.worlddev.2019.104717.

[9] H. Purnomo et al., “Fire economy and actor network of forest and land fires in Indonesia,” Forest Policy Econ., vol. 78, pp. 21–31, 2017, doi: 10.1016/j.forpol.2017.01.001.

[10] D. L. A. Gaveau, A. Descals, and M. A. Salim, “Nationwide monthly burned area monitoring in Indonesia using Sentinel-2,” PLOS ONE, vol. 21, no. 4, Art. no. e0331831, 2026, doi: 10.1371/journal.pone.0331831.

[11] “Indonesia braces for possible ‘Godzilla El Niño’ as fire season escalates early,” Mongabay, Apr. 2026. Accessed: Oct. 16, 2026. [Online]. Available: https://news.mongabay.com/2026/04/indonesia-braces-for-possible-godzilla-el-nino-as-fire-season-escalates-early/

[12] R. L. Pratama, “BMKG ingatkan risiko karhutla 2026 meningkat, cuaca lebih kering dari tahun lalu,” Kompas TV, Mar. 5, 2026. Accessed: Oct. 16, 2026. [Online]. Available: https://www.kompas.tv/nasional/655009/bmkg-ingatkan-risiko-karhutla-2026-meningkat-cuaca-lebih-kering-dari-tahun-lalu

[13] F. Sandi, “RI terancam kemarau panjang, BRIN sorot fenomena Godzilla El Niño,” CNBC Indonesia, Mar. 20, 2026. Accessed: Oct. 16, 2026. [Online]. Available: https://www.cnbcindonesia.com/news/20260320083034-4-720380/ri-terancam-kemarau-panjang-brin-sorot-fenomena-godzilla-el-nino/amp

[14] “Kemenhut usul tambahan Rp179 M untuk tangani karhutla, Kemenkeu belum merespons,” Katadata, Aug. 2026. Accessed: Oct. 16, 2026. [Online]. Available: https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/ekonomi-sirkular/6a84849e70821/kemenhut-usul-tambahan-rp179-m-untuk-tangani-karhutla-kemenkeu-belum-merespons

[15] “Tenang, BRIN bilang El Niño 2026 bukan ‘Godzilla’, meski kemaraunya tetap panjang,” Good News From Indonesia, Jun. 22, 2026. Accessed: Oct. 16, 2026. [Online]. Available: https://www.goodnewsfromindonesia.id/2026/06/22/tenang-brin-bilang-el-nino-2026-bukan-godzilla-meski-kemaraunya-tetap-panjang

[16] “BMKG perkuat antisipasi dampak El Niño 2026, fokus jaga ketersediaan air dan cegah karhutla,” BMKG, Jul. 29, 2026. Accessed: Oct. 16, 2026. [Online]. Available: https://www.bmkg.go.id/berita/bmkg-perkuat-antisipasi-dampak-el-nino-2026-fokus-jaga-ketersediaan-air-dan-cegah-karhutla

[17] “Penanganan karhutla tak maksimal, warga Kalbar gugat pemerintah ke pengadilan,” Good News From Indonesia, Sep. 2026. Accessed: Oct. 16, 2026. [Online]. Available: https://www.goodnewsfromindonesia.id/short/penanganan-karhutla-tak-maksimal-warga-kalbar-gugat-pemerintah-ke-pengadilan

[18] M. F. Riyandanu, “Menkopolpam sebut karhutla di Kalimantan dan Sumatra belum jadi bencana nasional,” Katadata, Oct. 12, 2026. Accessed: Oct. 16, 2026. [Online]. Available: https://katadata.co.id/berita/nasional/6acd095e61dcc/menkopolpam-sebut-karhutla-di-kalimantan-dan-sumatra-belum-jadi-bencana-nasional

[19] “Atasi asap karhutla, Prabowo minta masukan profesor,” RCTI+/Sindonews, Oct. 13, 2026. Accessed: Oct. 16, 2026. [Online]. Available: https://www.rctiplus.com/news/detail/sindonews/5492617/atasi-asap-karhutla--prabowo-minta-masukan-profesor

[20] “Purbaya bicara soal penurunan dana BNPB, ada Rp900 miliar siap pakai,” Kabar Bursa, Sep. 2026. Accessed: Oct. 16, 2026. [Online]. Available: https://www.kabarbursa.com/makro/purbaya-bicara-soal-penurunan-dana-bnpb-ada-rp900-miliar-siap-pakai

[21] “Komisi VIII DPR soroti anggaran mitigasi karhutla BNPB yang minim,” Journal Arta, Aug. 21, 2026. Accessed: Oct. 16, 2026. [Online]. Available: https://journalarta.com/news/2026/08/21/komisi-viii-dpr-soroti-anggaran-mitigasi-karhutla-bnpb-yang-minim/

[22] “Karhutla belum ditetapkan bencana nasional, Menko Polkam Dudung: Kita mampu tangani,” RCTI+/iNews, Oct. 12, 2026. Accessed: Oct. 16, 2026. [Online]. Available: https://www.rctiplus.com/news/detail/inews/5492181/karhutla-belum-ditetapkan-bencana-nasional--menko-polkam-dudung--kita-mampu-tangani

[23] A. D. Ayuningtyas, “KLH: Karhutla di konsesi jadi catatan merah peringkat lingkungan perusahaan,” Katadata, Oct. 8, 2026. Accessed: Oct. 16, 2026. [Online]. Available: https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/investasi-hijau/6ac775a0d9e09/klh-karhutla-di-konsesi-jadi-catatan-merah-peringkat-lingkungan-perusahaan

[24] S. Pamungkas, “74% hotspot Kalimantan ada di konsesi perusahaan, ini kata Walhi Kalteng,” detikKalimantan, Jul. 31, 2026. Accessed: Oct. 16, 2026. [Online]. Available: https://www.detik.com/kalimantan/berita/d-8598126/74-hotspot-kalimantan-ada-di-konsesi-perusahaan-ini-kata-walhi-kalteng

[25] “Malaysian and Singaporean in top 20 entities linked to fires in Indonesia,” Greenpeace Malaysia, Oct. 5, 2026. Accessed: Oct. 16, 2026. [Online]. Available: https://www.greenpeace.org/malaysia/press/84676/malaysian-and-singaporean-in-top-20-entities-linked-to-fires-in-indonesia/

[26] “Puluhan ribu hektar hutan dan lahan di Papua terbakar,” Mongabay Indonesia, Oct. 1, 2026. Accessed: Oct. 16, 2026. [Online]. Available: https://mongabay.co.id/2026/10/01/puluhan-ribu-hektar-hutan-dan-lahan-di-papua-terbakar/

[27] M. E. Marlier et al., “Fire emissions and regional air quality impacts from fires in oil palm, timber, and logging concessions in Indonesia,” Environ. Res. Lett., vol. 10, no. 8, Art. no. 085005, 2015, doi: 10.1088/1748-9326/10/8/085005.

[28] “Most of Indonesia’s fires outside Malaysian-owned concessions, says Fahmi,” Free Malaysia Today, Oct. 16, 2026. Accessed: Oct. 16, 2026. [Online]. Available: https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2026/10/16/most-of-indonesia-s-fires-outside-malaysian-owned-concessions-says-fahmi

[29] S. N. Koplitz et al., “Public health impacts of the severe haze in Equatorial Asia in September–October 2015,” Environ. Res. Lett., vol. 11, no. 9, Art. no. 094023, 2016, doi: 10.1088/1748-9326/11/9/094023.

[30] L. Hein et al., “The health impacts of Indonesian peatland fires,” Environ. Health, vol. 21, Art. no. 62, 2022, doi: 10.1186/s12940-022-00872-w.

[31] L. Kiely et al., “Assessing costs of Indonesian fires and the benefits of restoring peatland,” Nat. Commun., vol. 12, Art. no. 7044, 2021, doi: 10.1038/s41467-021-27353-x.

[32] “BNPB: Karhutla di Kalimantan hingga 513,89 hektare,” Bisnis.com, Oct. 13, 2026. Accessed: Oct. 16, 2026. [Online]. Available: https://kabar24.bisnis.com/read/20261013/15/2012121/bnpb-karhutla-di-kalimantan-hingga-51389-hektare

[33] R. Salmayenti, D. Spracklen, and J. Holden, “Indonesia’s peatlands show restoration can work,” The Jakarta Post, Aug. 19, 2026. Accessed: Oct. 17, 2026. [Online]. Available: https://www.thejakartapost.com/opinion/2026/08/19/indonesias-peatlands-show-restoration-can-work

[34] M. Castro et al., “Effective restoration can avoid peatland fires: Large scale counterfactual assessment in Kalimantan, Indonesia,” iScience, vol. 29, no. 6, Art. no. 116041, 2026, doi: 10.1016/j.isci.2026.116041.

[35] “BMKG: SPARTAN dukung pemantauan dan pencegahan potensi karhutla,” BMKG, Jun. 23, 2026. Accessed: Oct. 17, 2026. [Online]. Available: https://www.bmkg.go.id/berita/utama/bmkg-spartan-dukung-pemantauan-dan-pencegahan-potensi-karhutla

[36] “Kemenkes perkuat perlindungan kelompok rentan hadapi karhutla,” Kementerian Kesehatan RI, Aug. 26, 2026. Accessed: Oct. 17, 2026. [Online]. Available: https://kemkes.go.id/id/kemenkes-perkuat-perlindungan-kelompok-rentan-hadapi-karhutla

[37] S. Steinle et al., “The effectiveness of respiratory protection worn by communities to protect from volcanic ash inhalation. Part II: Total inward leakage tests,” Int. J. Hyg. Environ. Health, vol. 221, no. 6, pp. 977–984, 2018, doi: 10.1016/j.ijheh.2018.03.011.